Menkomdigi: PWI Jadi Mitra Strategis Pemerintah, Kolaborasi Harus Sampai Daerah

Surakarta, forumhukum.online – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keberadaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).

Menurut Meutya, tercapainya persatuan di tubuh PWI menjadi sangat relevan di tengah situasi media nasional yang semakin menantang, terutama karena banyak perusahaan pers yang kini kesulitan bertahan.

“PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan. Persatuan PWI bukan hanya penting bagi insan pers, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” ujarnya dalam rilis resmi yang diterima media ini.

Dalam kesempatan itu, Meutya menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers di era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara berita benar dan berita palsu (hoaks).

“Etika jurnalistik itu ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini sejak lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang berkembang pesat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong agar masyarakat kembali bersandar pada karya jurnalistik yang patuh pada etika dan berintegritas, sebagai panduan di tengah derasnya arus informasi.

Menkomdigi juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekosistem media melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights, yang telah disahkan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kini dikukuhkan pada era Presiden Prabowo Subianto.

“Kami telah membentuk komite dan mengundang platform digital agar patuh pada regulasi. Google menjadi salah satu yang mendukung ekosistem media. Ketika mereka mengambil karya jurnalistik, wajib memberikan kompensasi,” jelas Meutya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat membantu media-media nasional, sehingga media sosial dan media arus utama dapat bersanding kuat dan saling melengkapi.

Dalam kesempatan itu, Meutya juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan PWI, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kerja sama PWI dengan pemerintah pusat yang sudah berjalan harus dibarengi dengan upaya serupa antara PWI daerah dan pemerintah daerah. Kami akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menurut Meutya, PWI harus menjadi rumah yang aman, produktif, dan kredibel bagi seluruh anggotanya. Ia berharap pengukuhan pengurus kali ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan baru bagi dunia pers nasional.

“Pers adalah cahaya yang menguatkan persatuan bangsa. PWI harus menjaga semangat itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2025–2030. Ia menegaskan bahwa PWI akan terus berkomitmen mewujudkan kehidupan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat, berlandaskan Kode Etik Jurnalistik. (Vna)