Ekspose LHP BPK Digelar, DPRD Barito Timur Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi Berjalan Optimal
Tamiang layang, forumhukum.online – DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat kerja dengan agenda ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (6/7/2026).
Rapat kerja tersebut digelar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengatakan agenda ekspose LHP BPK sengaja dijadwalkan DPRD sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan.
Menurutnya, melalui pemaparan tersebut DPRD ingin mengetahui secara komprehensif berbagai catatan, rekomendasi, serta informasi yang disampaikan BPK terhadap hasil pemeriksaan atas kegiatan pemerintah daerah.
“Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah ini sengaja kami jadwalkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi DPRD. Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana catatan dan rekomendasi dari BPK terhadap seluruh kegiatan yang telah mereka periksa,” ujar Nursulistio.
Selain itu, DPRD juga meminta penjelasan dari pihak eksekutif mengenai perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan BPK. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap temuan pemeriksaan memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami juga ingin memperoleh informasi dari pihak eksekutif berkaitan dengan tindak lanjut LHP BPK. Jika ada saran, pendapat, pembenahan maupun rekomendasi, apa saja yang sudah dilakukan. Begitu juga apabila terdapat temuan yang harus diselesaikan, kami ingin mengetahui sejauh mana progres penyelesaiannya,” tegasnya.
Melalui rapat kerja ini, DPRD berharap seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti secara optimal sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. (Vna)