Fraksi PKB Bartim Soroti Target PAD dan Efisiensi Belanja APBD 2026
Tamiang Layang, forumhukum.online – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan sejumlah catatan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026), melalui pemandangan umum fraksi atas penjelasan kepala daerah.
Pemandangan umum Fraksi PKB disampaikan Ketua Fraksi PKB sekaligus juru bicara, Trikorianto, S.P., M.M.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan dari sektor retribusi daerah yang ditargetkan mencapai Rp4.113.497.950.
Fraksi PKB menilai target pendapatan daerah sulit tercapai tanpa peningkatan kinerja OPD pengelola pendapatan. Karena itu, pemerintah daerah dan TAPD diminta melakukan evaluasi secara realistis terhadap potensi penerimaan agar target APBD Perubahan 2026 didukung strategi dan langkah konkret.
Di sisi belanja, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah lebih selektif dan melakukan efisiensi. Anggaran dinilai perlu diprioritaskan pada program produktif yang memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Belanja operasional yang dinilai kurang efektif serta kegiatan yang bersifat seremonial diminta untuk dikurangi. Fraksi PKB juga menilai OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah pada APBD murni tidak semestinya mendapatkan tambahan anggaran, kecuali untuk OPD yang menunjukkan kinerja produktif dan memiliki kebutuhan yang jelas.
Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan sekadar menambah pagu anggaran.
Kesehatan, Infrastruktur hingga Jalan Pertanian
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan dan musim kemarau, termasuk ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dapat meningkat ketika terjadi kabut asap.
Fraksi PKB juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, peningkatan kualitas jalan wilayah, saluran irigasi serta akses jalan pertanian.
Pembangunan infrastruktur dinilai Fraksi PKB perlu mendapat perhatian dalam APBD Perubahan 2026 karena berdampak langsung pada aktivitas warga dan perekonomian daerah.
Fraksi PKB mendorong optimalisasi belanja modal agar pembangunan yang telah direncanakan tidak hanya menjadi anggaran, tetapi benar-benar terealisasi dan dirasakan masyarakat. Pelaksanaannya diminta tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang.
Menghadapi potensi kemarau panjang, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi terhadap krisis air bersih, gagal panen, dan kebakaran lahan. Koordinasi dengan perangkat daerah, masyarakat, dan pihak terkait dinilai penting untuk menghadapi berbagai risiko tersebut.
Fraksi PKB menegaskan APBD Perubahan 2026 harus diarahkan pada kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi akan menjadi bahan pembahasan Raperda bersama pemerintah daerah hingga proses penetapan. (Vna)