Fraksi PKB DPRD Soroti Dominasi Belanja Pegawai dalam APBD Bartim 2026

Tamiang Layang, forumhukum.online – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sejumlah catatan serta kritik konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur, terutama terkait tingginya alokasi belanja pegawai yang mencapai 54 persen dari total anggaran daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025, yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (11/11/2025).

Rafi Hidayatullah, S.H., anggota DPRD Barito Timur dari Fraksi PKB, hadir sebagai penyampai langsung pandangan fraksinya dalam rapat yang diikuti jajaran eksekutif dan seluruh anggota dewan tersebut.

“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan, serta kepada rekan-rekan yang telah mempercayakan saya dalam menyampaikan pemandangan umum Fraksi ini,” ujar Rafi membuka penyampaiannya.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti beberapa hal penting, di antaranya:

• APBD harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, dengan memberi prioritas pada program yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

• Pengurangan dana transfer pusat tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat.

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Barito Timur seperti batu bara, sawit, dan pasir kuarsa. Fraksi juga meminta tindak lanjut terhadap beberapa perda strategis seperti Perda Pelabuhan, Jalan Umum, dan CSR.

• Belanja daerah mesti dilakukan secara efektif dan efisien, dengan penajaman target serta menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.

• Penetapan target PAD oleh masing-masing OPD harus disesuaikan dengan kondisi riil agar tidak mengganggu struktur fiskal daerah.

• Fraksi PKB mengingatkan pentingnya pembenahan manajemen rekrutmen ASN dan PPPK, mengingat porsi belanja pegawai yang dinilai terlalu tinggi.

“Kedepannya harus ada penataan ulang terhadap manajemen rekrutmen ASN dan PPPK, agar struktur APBD kita lebih sehat,” tegas Rafi.

Di akhir penyampaiannya, Rafi menyampaikan harapan agar seluruh pemangku kepentingan terus berkolaborasi untuk memajukan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Barito Timur,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin, didampingi Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, menegaskan bahwa pemerintah daerah menerima seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD.

“Rapat ini berjalan lancar dan semua pandangan fraksi sudah kami simak. Dengan kondisi keuangan yang mengalami pemangkasan transfer daerah, kita harus menyesuaikan diri,” ujar Yamin.

Ia menambahkan bahwa seluruh pandangan dewan akan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah.

“Saya kira usulan yang disampaikan tadi sangat baik. Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan anggaran ke depan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Vna)