Lonjakan Tingkat Kecelakaan Di Palangka Raya Mendapat Perhatian Khusus Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu
Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah
Evaluasi Kepala OPD Secara Objektif dan Transparan
PALANGKA RAYA — Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara objektif, transparan, dan berbasis capaian nyata, bukan kedekatan personal.
“Penilaian kinerja harus adil dan didasarkan pada hasil kerja, bukan karena relasi atau pertimbangan pribadi. Ini penting agar pimpinan OPD benar-benar menjalankan tugasnya secara optimal,” tegas Mukarramah, Selasa (10/6/2025).
Menurut politisi Partai NasDem ini, profesionalisme dalam evaluasi akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Disisi lain Mukarramah menegaskan, kepala OPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi-misi kepala daerah. Oleh karena itu, penilaian yang akurat dan berbasis indikator kinerja akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan program pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang terukur, penggunaan indikator yang jelas, serta pelibatan pengawasan baik dari unsur internal maupun eksternal.
“Evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi alat untuk memastikan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
3.Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu menyerahkan 500 bakul purun kepada pengurus Masjid Al Farid di Jalan Soekarno. Foto Ist
Gunakan Bakul Purun Kurangi Sampah Plastik
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu menyerahkan 500 bakul purun kepada pengurus Masjid Al Farid di Jalan Soekarno Kompleks Perkantoran Pemko Palangka Raya.
Penyerahkan bakul purun sebanyak itu sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Palangka Raya mengenai pelaksanaan Hari Raya Iduladha yang ramah lingkungan, dan bebas sampah plastik.
“Upaya mempromosikan penggunaan bakul purun sebagai alternatif pengganti plastik dalam pendistribusian daging kurban, tentu harus diapresiasi,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, HM Hasan Busyairi, Sabtu (7/6/2025).
Lebih lanjut Hasan mengatakan, pelaksanaan Hari Raya Iduladha yang ramah lingkungan dan bebas sampah plastik, merupakan gerakan dalam mendukung program pengurangan sampah dari sumbernya.
Oleh karena itu diharap panitia kurban di Palangka Raya dapat terinspirasi untuk beralih ke wadah ramah lingkungan, sehingga perayaan Iduladha dapat berlangsung lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
“Kedepan kami berharap masyarakat Palangka Raya pada khususnya, dapat semakin peduli dengan lingkungan. Terutama menggunakan produk yang ramah lingkungan, atau produk yang bermanfaat dalam mengurai sampah plastik,” harap Hasan.
4.Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, HM. Hasan Busyairi
Waspadai Covid-19, Perlu Langkah Cepat Antisipatif
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, HM. Hasan Busyairi mengingatkan masyarakat, dan pemerintah daerah melalui nstansi terkaitnya, agar segera mengambil langkah cepat guna mencegah potensi penyebaran virus Covid-19 di Kota Palangka Raya.
Hal tersebut ditekankan Hasan, menyikapi adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara.
Disampaikan Hasan, sejauh ini sudah ada informasi mengenai munculnya gejala-gejala endemik Covid-19 di sejumlah daerah. Hal ini menurutnya, menjadi sinyal bagi semua pihak untuk kembali meningkatkan kewaspadaan. “Ini perlu menjadi perhatian serius kita bersama,” ucapnya, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Hasan, masyarakat dan pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi sebelumnya. Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi bekal dalam mengambil langkah-langkah strategis yang lebih cepat dan tepat.
“Diharapkan Dinas Kesehatan dan semua pihak terkait untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Jangan sampai terlambat lagi dalam menghadapi situasi seperti ini, mekanisme penanganan yang pernah diterapkan sebelumnya bisa kembali diaktifkan bila diperlukan,” tegasnya.
Hasan juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai bahwa keberhasilan menjaga Palangka Raya dari penyebaran Covid-19 bergantung pada kesadaran kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan.
“Kita tidak ingin kejadian masa lalu terulang. Mari kita jadikan pengalaman sebagai pelajaran berharga, dan bersama-sama menjaga kota ini agar tetap aman dan sehat,” tandasnya.
5.Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim,
Cegah Penyebaran Covid-19 Dukung Edaran Wali Kota
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, mengingatkan masyarakat setempat untuk tetap waspada terhadap potensi penyebaran Covid-19.
“Laporan kasus Covid-19 terbaru memang belum ada. Namun langkah antisipatif dirasa perlu agar kondisi tetap stabil,” ungkapnya, Sabtu (7/6/2025).
Ia mengatakan, kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah menerbitkan surat edaran, adakah sebagai respons dini menghadapi ancaman virus tersebut.
“Adanya surat edaran tersebut tentu sebagai bentuk keseriusan untuk melindungi warga dari kemungkinan munculnya kembali kasus Covid-19,” tambah Arif
Perlu diketahui jelasnya, dalam edaran Wali Kota Palangka Raya tersebut, pemerintah menekankan kesiapan tenaga medis dan laboratorium guna mengantisipasi penyebaran penyakit, termasuk gangguan saluran pernapasan lainnya.
Selain itu upaya penyuluhan mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat juga terus digencarkan. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga kebersihan lingkungan menjadi kebiasaan yang perlu dipertahankan.
Terlepas darinitu Arif mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai langkah protektif. Ia mendorong masyarakat rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi, seperti buah, sayuran, serta suplemen vitamin.
“Kondisi tubuh yang sehat dan imun kuat merupakan benteng utama kita dalam melawan berbagai virus,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Arif juga menyoroti konsumsi makanan cepat saji dan berminyak yang dapat menurunkan sistem imun. Menurutnya, pola makan tidak seimbang dapat meningkatkan risiko terserang penyakit.
Sementara itu Arif berharap, upaya pencegahan dari pemerintah tidak bersifat sementara. Ia menilai perlindungan terhadap masyarakat harus dilakukan secara konsisten agar kejadian serupa seperti pandemi lalu tidak terulang.
“Sebakiknya masyarakat juga harus aktif. Bila merasa memiliki gejala mirip Covid-19, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan,” pungkasnya.
6.Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi saat melakukan kunjungan ke beberapa posyandu di Kota Palangka Raya.Foto Ist
Posyandu Butuh Dukungan Nyata, Bukan Sekadar Simbolis
PALANGKA RAYA– Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Rahayu Woro di Jalan KR Mukhtar, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka stunting.
Syaufwan menjelaskan bahwa Posyandu Rahayu Woro berada di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1, tempat ia terpilih sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan bentuk kepeduliannya terhadap isu kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan balita.
“Dalam kunjungan ke posyandu, saya membawa pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita,” ungka Jumat (6/6/2025).
Selain menyalurkan bantuan, Syaufwan juga mendengar langsung berbagai keluhan kader posyandu. Masalah yang dihadapi antara lain kekurangan anggaran untuk insentif kader, minimnya biaya operasional, dan belum tersedianya gedung posyandu yang memadai.
“Adapun yang selalu menjadi keluhan dan harapan dari posyandu adalah penambahan anggaran untuk insentif dan operasional posyandu serta hibah untuk pembangunan gedung,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, legislator dari Fraksi PAN tersebut menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran dalam pembahasan di DPRD.
Menurutnya, dukungan anggaran sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas pelayanan posyandu.
“Ke depannya, kami di DPRD akan terus mendukung kegiatan posyandu dengan menambah anggaran operasional,” tegas Syaufwan.
Ia juga berharap adanya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan masyarakat.
7.Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah
Infrastruktur dan Promosi Hutan Pantung Perlu Diperkuat
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah, menyatakan dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata Hutan Pantung yang baru saja diresmikan oleh Pemerintah Kota di Jalan Ir. Soeyatno, Palangka Raya.
Menurutnya, keberadaan Hutan Pantung merupakan langkah positif dalam memperkaya pilihan wisata di ibu kota Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Ini adalah awal yang baik. Kita butuh tempat-tempat seperti ini agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk berekreasi dan beraktivitas,” kata Dede, Rabu (4/6/2025).
Dede juga melihat potensi Hutan Pantung sebagai ruang publik multifungsi, tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial antarwarga.
“Wisata itu bukan sekadar hiburan. Tempat itu juga bisa menjadi wadah masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan membangun hubungan sosial,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut harus menjadi perhatian serius. Tanpa fasilitas yang memadai, destinasi ini dinilai belum mampu menarik kunjungan dalam jumlah besar.
Dede yang merupakan legislator Fraksi PSI-Perindo ini juga menyoroti pentingnya promosi berkelanjutan. Ia menilai bahwa promosi yang menarik sangat dibutuhkan agar destinasi ini bisa dikenal luas oleh masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah.
“Termasuk kekayaan lokal seperti flora, fauna khas, dan budaya Dayak yang melekat di kawasan tersebut dikemas secara menarik, dan informatif sebagai bagian dari atraksi utama,” pungkasnya.
8.Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo
Perangi Stunting OPD dan Masyarakat Bergerak Bersama
PALANGKA RAYA– Upaya menurunkan angka stunting di Kota Palangka Raya kembali menjadi sorotan serius Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo.
Ia menegaskan, penanganan stunting harus melibatkan seluruh elemen, terutama jajaran pemerintah daerah.
Salah satu usulan strategis yang disampaikan Sigit adalah penunjukan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pendamping langsung bagi anak-anak yang mengalami stunting atau berisiko terdampak.
Menurutnya, pendekatan personal akan memberikan dampak yang lebih konkret di lapangan.
“Kami ingin para kepala OPD tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung ke masyarakat, mendampingi anak-anak stunting. Dengan begitu, mereka bisa memahami persoalan secara utuh dan menawarkan solusi yang tepat sasaran,” ujar Sigit, Rabu, (4/6/2025).
Sigit menilai, keterlibatan langsung pejabat daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat penanganan di wilayah-wilayah yang masih memiliki kasus stunting.
“Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepedulian terhadap keluarga yang membutuhkan edukasi dan dukungan gizi,” pungkasnya.
9.Aktivitas Posyandu di Kota Palangka Raya dalam melayani kesehatan masyarakat. Foto Ist
Posyandu Garda Terdepan Kesehatan
PALANGKA RAYA, – Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A. Lambung mengharapkan, Posyandu yang ada di Kota Palangka Raya dapat bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan keluarga yang komprehensif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Sudah saatnya cakupan dan fungsi Posyandu diperluas agar benar-benar menjadi garda depan dalam sistem pelayanan kesehatan primer,” ungkap Nenie, Senin, (9/6/2025).
Menurutnya, peran Posyandu tak boleh lagi terbatas pada penimbangan balita, namun harus mencakup layanan seperti pemeriksaan kehamilan, pelayanan lansia, pemantauan gizi keluarga, imunisasi, hingga deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).
Terlebih sebagai kota yang terus berkembang, maka Palangka Raya menghadapi tantangan kesehatan yang menuntut respons cepat dan tepat dari tingkat komunitas.
Maka dari itu Posyandu yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak.
“Penting memperkuat sinergi antara kader Posyandu dengan program kesehatan komunitas. Kader-kader ini adalah ujung tombak karena mereka bersentuhan langsung dengan warga,” lanjutnya.
Disisi lain Nenie juga mendorong digitalisasi sistem pencatatan Posyandu, guna mempermudah pemantauan perkembangan anak, cakupan imunisasi, hingga kebutuhan intervensi kesehatan berbasis data.
Karena itu, perlunya menjadikan Posyandu sebagai pusat integrasi layanan keluarga, termasuk sektor pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Posyandu bisa jadi ruang edukasi gizi, pelatihan keterampilan ibu rumah tangga, bahkan penyuluhan kesehatan mental. Ini penting untuk membangun ketahanan keluarga secara holistik,” tutur Nenie.
DPRD Palangka Raya sendiri tambah dia, berkomitmen mendorong peningkatan anggaran untuk Posyandu. Karena keberhasilan pembangunan kesehatan harus dimulai dari tingkat komunitas, bukan hanya dari fasilitas besar.
10.Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Nookhalis Ridha
Pentingnya Peran MPA dalam Menghadapi Potensi Karhutla
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, menyoroti pentingnya peran aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terutama di wilayah rawan dan sulit dijangkau.
Menurut Ridha, MPA memiliki fungsi strategis sebagai ujung tombak dalam upaya deteksi dini dan penanganan cepat karhutla.
“Kehadiran MPA di lapangan sangat penting. Mereka adalah pihak pertama yang melihat dan merespons potensi kebakaran sebelum api meluas,” ungkapnya, Rabu (11/6/2025).
Meski begitu, Ridha menekankan bahwa kesiapsiagaan MPA tidak cukup hanya dengan keberadaan alat pemadam. Pelatihan teknis berkelanjutan dan sistem komunikasi lapangan yang kuat mutlak diperlukan agar respons bisa lebih efektif.
“MPA harus dibekali kemampuan teknis yang terus diasah. Begitu juga dengan koordinasi antara mereka, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Itu kunci efektivitas di lapangan,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia juga mendesak agar dukungan dari pemerintah daerah ditingkatkan, baik dari sisi anggaran, perlengkapan logistik, maupun pembinaan. Menurutnya, penanggulangan karhutla tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada relawan lapangan, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Keberhasilan pencegahan dan penanganan karhutla sangat ditentukan oleh sinergi antar semua pihak. Termasuk pemerintah, masyarakat, dan MPA itu sendiri,” tandasnya.
11.Wakil Ketua I Komisi I DPRD Palangka Raya, Salundik
Pemerataan Pendidikan Hingga Pelosok
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Salundik menekankan pentingnya kualitas pembelajaran untuk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali masyarakat di wilayah pinggiran.
“Untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif di Kota Palangka Raya harus dilakukan hingga ke daerah pelosok,” ungkapnya, Rabu (11/6/2025).
Menurut Salundik, untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bukan semata tugas pemerintah, namun menjadi tanggung jawab kolektif semua elemen masyarakat.
Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan.Selain itu jika ingin menciptakan kemajuan yang merata, maka kesenjangan layanan pendidikan, khususnya antara pusat kota dan daerah pelosok harus segera diatasi.
“Pendidikan yang merata adalah pondasi keadilan sosial. Anak-anak di pinggiran kota memiliki hak yang sama atas kualitas pendidikan seperti mereka yang berada di pusat kota,” tegasnya.
Ia berharap, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama para pemangku kepentingan di sektor pendidikan bisa mengembangkan inovasi yang menjangkau seluruh kawasan, termasuk dengan penguatan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang adil, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses belajar.
“Kita butuh sistem pendidikan yang mampu menembus batas geografis. Teknologi bisa jadi jembatan penting dalam hal ini,” pungkasnya.
12.Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro
Dorong Pelestarian Budaya Berkelanjutan
PALANGKA RAYA– Kontingen Kota Palangka Raya sukses menyabet gelar juara umum dalam Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2025. Keberhasilan ini disambut antusias oleh berbagai kalangan. Termasuk kalangana DPRD Kota Palangka Raya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, mengapresiasi capaian tersebut, dan mengingatkan bahwa prestasi itu seharusnya tidak berhenti sebagai kebanggaan semata.
Ia menilai, kemenangan di ajang budaya itu menjadi bukti nyata bahwa Palangka Raya memiliki potensi budaya yang harus terus dirawat di tengah arus globalisasi.
“Ini bukan sekadar kemenangan lomba, tapi juga penegasan bahwa kita punya kekayaan budaya luar biasa yang patut dijaga. Jangan hanya seremonial, harus ada upaya berkelanjutan dalam menjaga dan menghidupkan budaya Dayak dan tradisi lainnya,” kata Jati, Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut Jati menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pelestarian budaya. Menurutnya, kegiatan seperti FBIM merupakan sarana efektif untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah, terutama bila diikuti dengan pembinaan seni yang rutin dan menyasar sekolah-sekolah serta komunitas budaya.
Legislator Fraksi Gerindra ini juga mengatakan, DPRD siap memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah kota yang fokus pada regenerasi pelaku budaya. Ia meyakini, upaya tersebut perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, lalu diperkuat melalui lembaga pendidikan dan masyarakat.
“Budaya bukan hanya soal tampil di atas panggung, tapi menyangkut jati diri dan karakter daerah. Prestasi ini seharusnya menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat Palangka Raya untuk semakin mencintai dan menjaga warisan budaya yang kita miliki,” pungkasnya.
13.Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh
Legislator Serap Aspirasi Warga Terkait Penanggulangan Bencana
PALANGKA RAYA- Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menghadiri kegiatan sosialisasi bertema “Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencanana” yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya di Kelurahan Bukit Tunggal, Selasa (2/6/2025).
Kehadirannya bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait penanggulangan bencana di wilayah tersebut.
“Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya mengurangi dampak atau risiko dari bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia,” ungkap Sri, Selasa (3/6/2025).
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diajak memahami pentingnya pencegahan untuk meminimalkan kerugian jiwa, ekonomi, maupun kerusakan lingkungan.
“Masyarakat diberi pemahaman tentang upaya mengurangi dampak atau risiko dari bencana. Baik itu bencana alam maupun bencana yg disebabkan oleh manusia terutama meminimalisasi kerugian seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Terutama kebakaran lahan gambut yang di perkirakan musim kemarau di bulan Juli, supaya masyarakat tidak membakar lahan,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, masyarakat menyampaikan beberapa keluhan terkait kondisi lingkungan di wilayah padat penduduk, khususnya di kawasan jalan Penguin. Warga mengusulkan adanya penebangan atau pemangkasan pohon yang dianggap membahayakan keselamatan warga sekitar.
“Ada keluhan dari warga agar dilakukan penebangan pohon di daerah padat penduduk karena dinilai membahayakan. Ini kami catat sebagai aspirasi penting,” lanjutnya.
Sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan tersebut, Sri menyatakan bahwa pihaknya akan langsung menindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPBD Kota Palangka Raya. Ia menyampaikan bahwa permintaan pemangkasan pohon segera disampaikan kepada Kepala Bidang BPBD untuk ditindaklanjuti.
“Kami langsung berkoordinasi dengan Kabid BPBD agar segera dilakukan pemangkasan pohon-pohon yang dianggap rawan. Keselamatan warga adalah prioritas,” tegasnya.
Sri juga menekankan. Bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting sebagai langkah preventif. Ia berharap masyarakat semakin sadar dan tanggap terhadap potensi bencana, serta aktif melaporkan kondisi lingkungan yang berisiko.
“Dengan edukasi yang terus-menerus, kita berharap masyarakat bisa lebih siap dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya. Pencegahan jauh lebih penting dan murah daripada penanganan setelah bencana terjadi,” pungkasnya.
14.Apresiasi Capaian Program 100 Hari Kerja Fairid-Zaini
PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya atas capaian dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
Apresiasi ia sampaikan saat mengikuti pemaparan Ekspose Capaian Program 100 Hari Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya pada Senin (2/6/2025).
Subandi mengatakan, program 100 hari bukan sekadar janji politik, tetapi telah dibuktikan dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Ia juga mengapresiasi wali kota beserta jajarannya yang telah mulai melaksanakan sembilan program unggulan yang sempat disampaikan saat masa kampanye.
“Kami juga mengapresiasi karena pada saat masa kampanye, Calon Wali Kota Fairid menjanjikan sembilan program unggulan kepada masyarakat apabila terpilih. Belum sampai beberapa tahun, dari sembilan itu sudah beberapa yang sudah dilakukan,” katanya.
Ia berharap, program prioritas tersebut dapat terus dilanjutkan secara konsisten demi kemajuan Kota Palangka Raya. Subandi mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan merawat infrastruktur yang telah dibangun.
“Kami mengajak warga masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Dari sisi pemerintah, drainase dan perbaikan jalan akan secara bertahap dilakukan pembenahan. Tentu dibutuhkan juga peran masyarakat agar pembangunan yang telah dibangun ini bertahan lama,” tuturnya.
Terkait anggaran, Subandi mengatakan pihaknya akan memastikan keberlanjutan program-program prioritas, melalui proses pembahasan anggaran perubahan tahun 2025 serta APBD 2026.
“Dalam waktu dekat akan ada pembahasan perubahan APBD 2025, kemudian nanti dilanjutkan pembahasan APBD 2026. Kami sebagai lembaga DPRD, tentu di Badan Anggaran akan memastikan kepada tim anggaran pemerintah kota, apakah program-program yang sudah dicanangkan ini dilanjutkan atau tidak. Nanti kami akan cek,” tandasnya.