147 Dokumen Ditargetkan, Baru 12 Terunggah: Sekda Bartim Minta OPD Bergerak Cepat
Tamiang Layang, forumhukum.online – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat pemenuhan dan pengunggahan dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS) 2026. Hingga pemantauan terakhir, baru 12 dari 147 dokumen yang telah diunggah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi MCSP-RBS 2026 di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (6/10/2026). Rapat dipimpin Sekda Bartim Misnohartaku dan diikuti kepala perangkat daerah serta pejabat terkait.
Inspektur Bartim Josmar L. Banjar Nahor menjelaskan, penilaian MCSP-RBS mencakup tujuh area, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan APIP.
Dari total 147 dokumen yang dibutuhkan, 135 dokumen masih belum terunggah. Pengadaan barang dan jasa menjadi area dengan unggahan terbanyak, yakni lima dokumen, disusul pelayanan publik tiga, manajemen ASN dua, serta masing-masing satu dokumen pada perencanaan dan penganggaran APBD dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, area pengelolaan barang milik daerah dan penguatan APIP hingga kini belum memiliki dokumen yang terunggah.
Sekda Barito Timur Misnohartaku menegaskan pentingnya keseriusan dan koordinasi seluruh perangkat daerah dalam memenuhi dokumen MCSP-RBS sesuai tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, MCSP-RBS bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan proses yang transparan dan akuntabel.
Usai membuka rapat, Inspektur bersama Tim MCSP memaparkan dokumen bukti dukung yang diminta KPK serta mekanisme pengunggahannya. Forum dilanjutkan dengan diskusi untuk mengidentifikasi kendala dan menyepakati langkah percepatan.
Inspektorat menegaskan keberhasilan MCSP-RBS merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemkab Bartim dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Vna)