Rendahnya Realisasi Belanja APBD 2025 Tuai Kritik Fraksi PKB
Tamiang Layang, forumhukum.online – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta belum optimalnya realisasi sejumlah pos belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Wahyudin Noor, SP, MP dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Timur dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Wahyudin Noor mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Barito Timur atas penyampaian penjelasan mengenai Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang dinilai telah mempertimbangkan dinamika ekonomi serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Barito Timur yang telah menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah memperhatikan berbagai dinamika ekonomi, termasuk hasil audit BPK,” ujar Wahyudin Noor.
Fraksi PKB menilai penyusunan APBD 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait tata kelola keuangan, perpajakan, hibah, bantuan sosial, hingga mengoptimalkan potensi daerah melalui sektor investasi, pelabuhan, infrastruktur jalan, dan sumber-sumber pendapatan lainnya guna memperkuat kemandirian fiskal.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah catatan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah besarnya SiLPA yang dinilai menunjukkan masih belum optimalnya penyerapan anggaran daerah.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan mendesak perbaikan serapan belanja agar lebih optimal. SiLPA yang sangat besar sebaiknya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, saluran irigasi, serta sekolah-sekolah yang masih mengalami kerusakan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti rendahnya realisasi belanja bantuan yang baru mencapai 65,48 persen, serta belanja tidak terduga yang hanya terealisasi sebesar 29,56 persen. Menurut fraksi tersebut, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
“Fraksi PKB juga menyoroti realisasi belanja bantuan yang capaiannya hanya 65,48 persen hendaknya ditingkatkan karena belanja bansos yang nilainya cukup rendah ini perlu dimaksimalkan mengingat masih banyak pihak yang memerlukan. Demikian pula belanja tak terduga yang capaiannya hanya 29,56 persen,” katanya.
Fraksi PKB turut meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, termasuk arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Di sisi lain, PKB mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi tersebut dinilai penting agar setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD benar-benar tepat sasaran, efektif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Timur.
“Fraksi PKB mendorong agar mengevaluasi apakah realisasi anggaran telah berjalan tepat sasaran, efektif, dan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyudin Noor.
Melalui berbagai masukan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur. (Vna)