DPRD dan Pemkab Barito Timur Matangkan Penyusunan APBD 2027, Prioritaskan Pembangunan Daerah
Tamiang Layang, forumhukum.online – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan APBD 2027 yang berlangsung pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Kegiatan ini mengusung tema penyusunan anggaran yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
Dikutip dari Diskominfosantik Barito Timur, kegiatan dibuka pada Jumat (6/11/2026) oleh Bupati Barito Timur M. Yamin bersama Ketua DPRD Nur Sulistio dan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.
Dalam arahannya, Bupati Barito Timur M. Yamin menegaskan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari serapan belanja dan kelengkapan administrasi, tetapi juga dari hasil serta dampak yang dihasilkan. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus disusun secara cermat, terukur, dan akuntabel.
Ia juga meminta agar seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga RAPBD, diselaraskan dengan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD dan Musrenbang, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Melalui penyelarasan tersebut, belanja daerah diharapkan lebih terarah dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam Bimtek tersebut, peserta juga dibekali materi mengenai penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Materi disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri, yang turut mengulas sinkronisasi RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD agar perencanaan pembangunan sejalan dengan penganggaran.
Selain itu, Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, memaparkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.
Materi berikutnya disampaikan Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang mengulas kebijakan dan pedoman penyusunan APBD 2027 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan kerja sama Sekretariat DPRD dan Pemkab Barito Timur dengan Universitas Respati Indonesia (URINDO), berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.
Peserta Bimtek terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta kepala perangkat daerah terkait.
Melalui Bimtek ini, DPRD dan Pemkab Barito Timur diharapkan semakin solid dalam mengawal penyusunan APBD 2027 agar lebih terintegrasi, partisipatif, dan akuntabel serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan mampu menghadirkan anggaran yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Barito Timur. (Vna)